Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang ( Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)

DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang ( Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)
 
Creator Agus Muchsin
Rukiah
Muhammad Sabir
 
Subject Marriage marriages that have not been recorded, PERMA No 15
Tahun 2015
Pencatatan Nikah
Perkawinan
Pelayanan Terpadu
 
Description Marriage is a unique event because marriage is a way of gluing the knot of a family. Sociologically, the Bugis Pinrang community is obedient and obedient to the law. However, the application of marriage records has not been carried out optimally. Because there are still some couples who have not registered their marriages. This habit is proof that the legal culture has not been built to its full potential. Non-recorded marriages will have a legal impact on the child and wife. Unregistered marriages should need legal protection, not to be left without providing a solution. The form of protection was outlined in technical form by providing an opportunity to carry out the marriage certificate on the marriage which had been carried out according to the Islamic Shari'a, but was not recorded by authorized employees. Marriage rules are intended for certain things as contained in article 7 paragraph (3) KHI. The existence of this Article provides legal protection by giving the opportunity to submit a marriage certificate application. So that marriages that have not been recorded, can be recorded and recognized administratively, so that they become marriages that are formal or legal juridically.
Perkawinan merupakan peristiwa yang unik sebab perkawian merupakan cara memperekat simpul kekelurgaan Secara sosiologis bahwa masyarakat bugis pinrang telah taat dan patu terhadap hukum. Akan tetapi penerapan pencatatan perkawinan belum dilaksanakan secara maksimal. Karena masih terdapat beberapa pasangan yang belum tercatatkan perkawinannya.Kebiasaan tersebut merupakan bukti bahwa budaya hukum belum terbangun secara maksimal. Perkawinan yang tidak tercatat akan memilik dampak hukum kepada anak dan istri. Perkawinan yang tidak tercatat semestinya perlu mendapatkan perlindungan hukum, bukan untuk dibiarkan tanpa memberikan solusi. Bentuk perlindungan itu dituangkan dalam bentuk tekhnis dengan memberikan peluang untuk  melakukan itsbat nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang. Isbat nikah diperuntukkan pada hal tertentu saja sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) KHI. Keberadaan Pasal ini memberikan perlindungan hukum dengan memberikaan peluang mengajukan permohonan isbat nikah. Sehingga pernikahan yang belum tercatat, dapat dicatatkan dan diakui secara administratif, sehingga menjadi pernikahan yang diakaui secara yuridis formal atau legal.
 
Publisher Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 
Date 2019-07-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/653
10.35905/diktum.v17i1.653
 
Source DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum; Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM; 31-48
2548-8414
1693-1777
10.35905/diktum.v17i1
 
Language eng
 
Relation http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/653/551
 
Rights Copyright (c) 2019 DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library