Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)

DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)
 
Creator Pamungkas, Aisyah Dara
Arifin, Ridwan
 
Subject Demoracy
Election
Negative Campign
Black Campaign
Integrity
Demokrasi
Pemilihan Umum
Kampanye Negatif
Kampanye Hitam
Integritas
 
Description Indonesia is a country oriented to the democratic system. As stated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph (2) which states "Sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution." 2019 is a political year. Soon the Indonesian people will hold a democratic party for the umpteenth time. The rise of Negative Campaigns and Black Campaigns is unavoidable ahead of general elections in Indonesia. The emergence of a black campaign became a reflection of the dilapidated morale of the Indonesian people today. It cannot be denied that black campaign has a very bad impact on the political education of the Indonesian people. The phenomenon that occurs is SARA participation in politics. Where we know that Indonesia has pluralism, we not only have one religion, culture, and tribe. Religious issues may be familiar to the public ahead of the 2019 presidential election, which raises some perspectives and assumptions that they are a form of religious politicization, embodiment of religious values ​​in politics, and the opinion of the khilafah government system in Indonesia. Differences of opinion must always exist amid a pluralistic society. The differences and diversity that exist in Indonesia can lead to conflict and division if not addressed wisely. Conversely, plurality can be an adhesive in society if it is able to be managed properly without uniformity. Therefore, ahead of the 2019 Presidential Election, the public is expected to be able to filter all the news obtained, whether the campaign used is included in the negative campaign or is it a black campaign? It is hoped that free and fair democratic parties can be realized in the upcoming 2019 Presidential Election, so that it can maintain harmony in the life of the nation and state. The community must be clever in digesting the information that is obtained and it is hoped that it will not be easily provoked for the integrity of the nation.
Indonesia merupakan negara yang berkiblat pada sistem Demokrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 194 Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Tahun 2019 merupakan tahun politik. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk kesekian kalinya. Maraknya kampanye Negative (Negative Campaign) dan Kampanye Hitam (Black Campaign) tidak bisa dihindari jelang pemilihan umum di Indonesia. Munculnya kampanye hitam menjadi cerminan bobroknya moral bangsa Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa black campaign amat sangat memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. Fenomena yang terjadi yaitu keikutsertaan SARA dalam politik. Dimana kita tahu bahwaannya negara Indonesia memiliki kemajemukan, kita tidak hanya memiliki satu agama, budaya, serta suku. Isu agama mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat jelang pilpres 2019 ini, sehingga memunculkan beberapa prespektif dan anggapan bahwa semua itu merupakan bentuk politisasi agama, pengejawantahan nilai-nilai agama dalam berpolitik, hingga muncul opini sistem pemerintah khilafah di Indonesia. Perbedaan pendapat pasti selalu ada ditengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan serta keragaman yang ada di Indonesia dapat memicu konflik dan perpecahan jika tidak disikapi dengan bijak. Sebaliknya, pluralitas dapat menjadi perekat di masyarakat jika mampu dikelola dengan baik tanpa harus ada penyeragaman (uniformitas). Oleh sebab itu jelang Pilpres 2019 ini, masyarakat diharapkan mampu memfilter segala berita yang didapat, apakah kampanye yang dipakai termasuk dalam kampanye negative (negative campaign) ataukah kampanye hitam (black campaign)? diharapkan pesta demokrasi free dan fair dapat terwujud dalam Pilpres 2019 mendatang, sehingga dapat menjga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus pandai-pandai mencerna informasi yang di dapatkan dan diharapkan tidak mudah terprovokasi demi integritas bangsa.
 
Publisher Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 
Date 2019-07-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/641
10.35905/diktum.v17i1.641
 
Source DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum; Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM; 16-30
2548-8414
1693-1777
10.35905/diktum.v17i1
 
Language eng
 
Relation http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/641/550
 
Rights Copyright (c) 2019 DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library